Loading...

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Selamat Datang di Blog Muhammad Iwad

Rabu, 27 Juni 2012

Analisis Kasus Korupsi Nasaruddin

KRONOLOGIS KASUS KORUPSI WISMA ATLET
A.                Kasus korupsi wisma atlet
Pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp 3,2 milyar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di PalembangSumatera Selatan. Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT. Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT. DGI karena telah memenangi tender proyek itu.
Pada 27 April 2011, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kepada wartawan bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah staf Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rosalina maupun Wafid. Namun, pernyataan Boyamin tersebut sesuai dengan keterangan Rosalina sendiri kepada penyidik KPK pada hari yang sama dan keterangan kuasa hukum Rosalina, Kamaruddin Simanjuntak, kepada wartawan keesokan harinya. Kepada penyidik KPK, Rosalina menyatakan bahwa pada tahun 2010 ia diminta Nazaruddin untuk mempertemukan pihak PT. DGI dengan Wafid, dan bahwa PT. DGI akhirnya menang tender karena sanggup memberi komisi 15% dari nilai proyek, 2% untuk Wafid dan 13% untuk Nazaruddin. Akan tetapi, Rosalina lalu mengganti pengacaranya menjadi Djufri Taufik dan membantah bahwa Nazaruddin adalah atasannya. Ia bahkan kemudian menyatakan bahwa Kamaruddin sebagai mantan pengacaranya, berniat menghancurkan Partai Demokrat sehingga merekayasa keterangan sebelumnya, dan pada 12 Mei Rosalina resmi mengubah keterangannya mengenai keterlibatan Nazaruddin dalam berita acara pemeriksaannya. Namun demikian, Wafid menyatakan bahwa ia pernah bertemu beberapa kali dengan Nazaruddin setelah dikenalkan kepadanya oleh Rosalina.
B.                 Kepergian Ke Singapura
Kepergian Nazaruddin ke Singapura tepat satu hari sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencekalan terhadap Nazaruddin kepada Ditjen Imigrasi.
Berikut ini kronologi perginya Nazaruddin ke Singapura.
1.         Senin (23/5/2011) siang menjelang sore. M. Nazaruddin menemui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie di DPR
2.         Senin (23/5/2011) malam (19.30). “Ia pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011 pukul 19.30 WIB,” ujar Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.
3.         Senin (23/5/2011) malam (21.10). Partai Demokrat secara resmi memberhentikan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat.
4.         Selasa (24/5/2011) pagi. Mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin mengumumkan akan mengelar jumpa pers untuk mengungkap berbagai kasus yang melibatkan elit-elit Partai Demokrat. Nazaruddin akan mengelar jumpa pers di ruang Fraksi Partai Demokrat, di lantai 9, Gedung Nusantara I DPR.
5.         Selasa (24/5/2011) siang (12.00). M. Nazaruddin batal menggelar jumpa pers dengan alasan masih harus mengumpulkan bahan lebih lengkap sebelum diungkap ke publik.
6.         Selasa (24/5/2011) petang. KPK mengajukan permohonan cekal terhadap M. Nazaruddin. "Sudah dikirim ke Imigrasi KemenkumHAM sejak dua hari yang lalu, Selasa (24/5)," ujar Wakil Ketua KPK M. Jasin.
7.         Selasa (24/5/2011) malam. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) resmi menerbitkan surat larangan berpergian ke luar negeri terhadap M Nazaruddin.
8.         Rabu (25/5/2011) malam (20.00). Presiden SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat memanggil seluruh jajaran Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan pengurus DPP termasuk Nazaruddin, ke Cikeas. Kepada pers Nazaruddin mengatakan akan menghadiri acara tersebut.
9.         Rabu (25/5/2011) malam (23.00). Hingga acara pertemuan pengurus Partai Demokrat dengan SBY selesai, M Nazaruddin tidak menunjukkan batang hidungnya di Cikeas. “Tidak ada, saya tidak melihat ada Pak Nazaruddin,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
10.     Kamis (26/5/2011) malam. Nazaruddin diketahui berada di Singapura dengan alasan melakukan medical check up.
11.     Jumat (27/5/2011) pagi. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Jafar Hafsah mengakui memberikan izin M Nazaruddin ke luar negeri, namun Jafar tak mengetahui kapan Nazaruddin akan pulang keIndonesia.
C.                Pemecatan M. Nazaruddin
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memutuskan memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari posisinya sebagai kader partai itu pada Senin 18 Juli 2011. Keputusan itu telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
D.                Penangkapan
Muhammad Nazaruddin ditangkap di Cartagena de IndiasKolombia pada tanggal 7 Agustus 2011. Nazar diketahui menggunakan paspor sepupunya, Syarifuddin, untuk berpergian ke luar Indonesia setelah paspornya telah lama dicabut oleh Imigrasi.

TINJAUAN TEORITIS
A.                Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan ketentuan UU No. 31 tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
1.      Pidana Mati.
2.      Pidana Penjara.
3.      Pidana Tambahan.
4.      Gugatan perdata kepada Ahli warisnya.
5.      Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Atas Nama suatu Korporasi.
B.                 Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK menurut pendapat Andi Hamzah, urutannya sebagai berikut:
1.      Melawan hukum.
2.      Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
3.      Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
C.                Subjek Delik Hukum
Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam UU No. 31 tahun 1999, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok; kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi.
Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah:
1.      Manusia
2.      Korporasi
3.      Pegawai Negeri
4.      Setiap orang



D.                Alat bukti yang sah (Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001)
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari:
1.      Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
2.      Dokumen.
3.      Pasal 188 (2) KUHAP: Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan sanksi, surat, dan keterangan terdakwa.
E.                 Pembuktian Terbalik
Yang berkaitan tentang pembuktian terbalik dijelaskan pada Pasal 37 (UU No. 31 tahun 1999), Pasal 37A (UU No. 2 tahun 2001), Pasal 38B (UU No.4 tahun 2001), Pasal 38C (UU No. 20 tahun 2001).
F.                 Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
1.         Pemeriksaan Pendahuluan.
a.         Penahanan
b.        Jenis Penahanan
Jenis penahanan (Pasal 22 KUHAP), dapat berupa:
                                                     1).     Penahanan rumah tahanan negara.
                                                     2).     Penahanan rumah tempat tinggal tersangka atau terdakwa.
                                                     3).     Penahanan kota.
2.         Penuntutan.
Ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
3.         Pemeriksaan Akhir.
a.    Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP)
b.    Eksepsi (Pasal 156 KUHAP)
c.    Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli
d.   Keterangan Terdakwa (Pasal 177-178)
e.    Pembuktian (Pasal 181 KUHAP)
f.     Requisitoir atau tuntutan pidana (Pasal 187 Huruf a KUHAP)
g.    Pledoi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP)
h.    Replik-Duplik (Pasal 182 Ayat (1) Butir c KUHAP)
i.      Kesimpulan
j.      Putusan pengadilan
G.                Undang-undang dan KUH Pidana yang menjerat Kasus Tindak Pidana Korupsi Nazarudin.
Nazaruddin disangka menerima sogokan dan dijerat dengan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Huruf (a)[1] atau Huruf (b)[2], subsider Pasal 5 Ayat (2)[3] subsider Pasal 11[4] UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk kasus barunya itu juga KPK menjerat Nazar menggunakan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Nazar dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 juncto Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana[5].


ANALISIS KASUS TIPIKOR NAZARUDDIN
A.                Keputusan Mahkamah Agung
Pada hari Jumat, 20 Mei 2012. M. Nazaruddin divonis 4 tahun 10 bulan penjara dan denda 200 juta. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi menyatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini telah terbukti bersalah.
Hukuman buat M. Nazaruddin sangat ringan dari tuntutan Jaksa sebelumnya selama 7 tahun penjara Terdakwa terbukti menerima suap sebesar 4,6 miliar dari PT. Duta Graha Indah, terkait proyek pembangunan wisma atlet yang dalam Majelis hakim diketuai oleh Darmawati Ningsih.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengaku kecewa terhadap vonis M. Nazaruddin. Menurutnya, vonis tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.   Vonis yang terbilang ringan untuk kasus korupsi besar dalam sejarah Indonesia. Seharusnya tuntutan dan putusan yang dijatuhkan sebanding dengan kualitas perbuatannya.
Penulis berangapan di dalam keputusan ini masih banyak terjadi kepentingan orang-orang tertentu, demi kepentingan mereka inilah sebabnya mereka tidak mengusut lebih lanjut, kemugkinan apabila di usut lebih dalam selain nama-nama yang dikatakan oleh Nazaruddin seperti Anas Urbaningrum, Hatta Rajasa dan yang lainnya maka akan berdampak buruk bagi partai dan menjatuhkan martabat orang-orang dari Partai politik demoktrat.
Dengan hasil korupsi yang berlimpah ruah sangat tidak seimbang jika hanya di vonis 4 tahun 10 bulan padahal di dalam Pasal 12 huruf b UU Tipikor ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara terbukti. Inilah salah satu sebabnya masyarakat tidak terlalu percaya kepada KPK karena masyarakat beranggapan semua kegiatan dalam pemerintahan di kuasai oleh pemerintah. Oleh sebab itu timbulnya aksi-aksi tentang hal tersebut.



B.                 Perbandingan Hukuman
Menentukan hukuman memanglah mudah jika kita tanpa pertimbangan karena ada pertimbangan inilah sehingga menyulitkan untuk memutuskan hukuman kepada para tersangka. Terkait dengan ini, sangatlah tidak proposional seorang Koruptor yang begitu banyak menghabiskan uang negara sampai milyaran bahkan triliyunan hanya di penjara beberapa tahun saja sedangkan rakyat biasa yang hanya mengambil sebatang pohon jati saja harus di hukum 10 tahun penjara.
Sebagai contoh perbandingan kasus pencurian sebatang pohon jati di lahan Perhutani dengan terdakwa Rusidi. (Senin, 14.05.2012) Sidang lanjutan Senin siang kembali digelar di Pengadilan Negeri Kendal. Dalam sidang, tim penasehat hukum terdakwa menyatakan keberatan dengan dakwaan jaksa yang mengancam terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara, karena dinilai melanggar pasal dalam undang undang tentang kehutanan. Terdakwa juga terancam denda maksimal 5 milyar rupiah. Hukuman itu dinilai sangat berlebihan, karena terdakwa belum melakukan perbuatan pencurian. 
Menurut tim penasehat hukum terdakwa, yang dilakukan petani buta huruf bernama Rusidi adalah mengambil sebatang pohon jati yang terbengkalai dan saat memikulnya dia ditangkap. Terdakwa bahkan belum menikmati hasil kayu yang nilainya ditaksir tak lebih dari 600 ribu rupiah. Pengacara juga menilai, kasus yang didakwakan kepada Rusidi janggal dari kronologis kejadian. [6]
Jika kita analisa dan bandingkan dengan kasus korupsi Mantan Bendahara Partai Politik Demokrat ini sangatlah tidak etis. Seorang pencuri sebatang pohon yang belum sempat di nikmati hasilnya menerima hukuman penjara 10 tahun di tambah dengan denda sebesar 5 milyar rupiah padahal harga kayu tersebut hanya sekitar 600 ribuan sedangkan Nazaruddin yang telah nyata-nyata mengkerok uang negara milyaran rupiah hanya di vonis penjara selama 4 tahun 10 bulan ditambah denda sebesar 200 juta rupiah, padahal Nazaruddin telah nyata-nyata banyak mengkorupsi dan beliau juga paham tentang korupsi serta beliau juga aktivis yang mengkampanyekan anti korupsi. Mengenai denda yang diberikan kepada Nazaruddin sebenarnya hanya simbol saja karena uang yang dikorupsi tidak dikembalikan. Dengan uang korupsi milyaran rupiah tentu uang 200 juta rupiah sangat sedikit.
C.                Supremasi Hukum
Hukuman hanya berlaku seolah-olah hanya kepada rakyat biasa, pemerintah dengan mudah melakukan kejahatan karena hukuman yang diberikan tidak begitu berat. Dengan keputusan hakim mengenai kasus korupsi Nazaruddin sama sekali tidak memberikan efek jera kepada orang lain disebabkan ringannya dan lembeknya hukuman serta upaya dalam pemberantasan korupsi.
Jadi jangan heran apabila banyaknya Undang-undang ataupun ketetapan lainnya mengenai Tindak Pidana Korupsi justru semkakin banyak pula para koruptor berkeliaran semuanya karena undang-undang tersebut yang tidak kokoh dan unsur politik yang masih mendominasi
Sebagai contoh  baru saja Nazaruddin tersandung kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI, muncul lagi kasus korupsi pada pembangunan stadion untuk Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau. Para pejabat tidak takut untuk melakukan korupsi, karena tahu bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak seberapa.[7]
Dengan demikian terlihatlah bahwasanya putusan yang ditetapkan akhirnya mengonfirmasikan bahwa keadilan tidak berhasil ditegakkan. Kita memang bersikap permisif terhadap pemberantasan korupsi dan tidak ada kesungguhan untuk melawan perbuatan yang jelas-jelas merugikan bangsa dan negara.
Selama persidangan memang banyak keganjilan yang terjadi. Mantan Hakim Agung Adi Andojo bahkan menulis kolom yang melihat pengadilan tidak berupaya untuk mengungkap kebenaran. Persidangan terhadap Nazaruddin justru cenderung berupaya mengaburkan kasus korupsi yang terjadi.

D.                Hukuman yang Pas untuk Nazaruddin
Hukuman yang pas kepada Nazaruddin jika mengacu kepada UU No. 31 tahun 1999, Pasal 2 ayat 1 yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah, bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Mahkamah Agung memberikan keputusan tersebut karena menilai bahwa Nazaruddin masih muda dan masih mempunyai tanggunan Istri dan anak-anaknya. Namun secara hati nurani, tidaklah seimbang hal yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan. Karena beliau paham tentang korupsi, dan beliau juga pernah kabur melarikan diri ke luar negeri dan menyusahkan menangkap beliau dan mengeluarkan uang yang banyak untuk menangkap beliau.
Menurut penulis hukuman yang pas kepada Nazarudin adalah hukuman Mati karena terlalu banyak uang negara yang di habiskan oleh Nazaruddin dan beliau paham tentang tindak pidana korupsi. Jadi sangatlah pantas jika diberikan hukuman mati.
Jadi ada beberapa yang perlu dipertimbangkan mengenai hukuman yang diberikan kepada Para koruptor yaitu:
1.      Hukuman Mati, apabila melawan atau menyulitkan atau yang diambilnya dapat merusak serta mempengaruhi secara signifikan keuangan dan perekonomian negara.
2.      Hukuman Pidana, apabila yang diambil merugikan negara namun tidak aktivis anti koruptor.
3.      Hukuman miskin, apabila yang diambilnya merugikan negara dan aktivis anti koruptor.
Hukuman di atas belum termasuk hukuman tambahan seperti denda. Denda yang diberikan di bayar dari uang, harta atau aset yang dimiliki koruptor selain dari hasil korupsinya serta semua hasil dari korupsi diambil oleh negara dan menjadi hak milik negara.


[1] melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
[2] memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang  seseorang bepergian ke luar negeri
[3]  “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk  memperoleh informasi yang benar, jujur, dan  tidak diskriminatif  tentang kinerja Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
[4] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi  yang :
a.  melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan  orang lain yang ada kaitannya  dengan  tindak pidana korupsi  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 
b.  mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
[5]  Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
a.     mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
b.     mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tidak ada komentar:

Fish